Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) sebagai langkah awal dalam implementasi Pendidikan Anti korupsi (PAK) di SMKN 1 Blitar yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Baik ... langsung saja ... baca Waspada Korupsi supaya kalian paham tentang realita korupsi yang ada di sektor pendidikan, kesehatan, dan dana desa. Kalo sudah paham, kalian jadi bisa tau mana yang benar dan mana yang korupsi. Nah, abis itu kalian bisa memperjuangkan hak-hak yang seharusnya bisa kalian peroleh sebagai warga negara Indonesia.

Waspada Korupsi

Intinya, korupsi itu ada 30 jenis (menurut undang-undang No. 31 tahun 1999) tapi diringkas jadi 7 jenis tindak pidana yang termasuk korupsi. Apa aja sih?

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi (kasih hadiah apapun)

Pokoknya, yang namanya korupsi, dilihat dari sudut pandang apapun, adalah tindakan yang salah. Salah karena merugikan negara dan bikin sengsara orang lain (malah bikin malu bangsa ini di mata dunia).

Gara-gara Korupsi

Penegakkan hukum dan layanan masyarakat jadi amburadul
Semuanya UUD (Ujung-Ujungnya Duit), contohnya dari ngurus SIM sampai sidang kasus tilang, mau ambil ijazah di sekolah, diwajibin bayar padahal seharusnya gratis. Semuanya nggak berjalan sebagaimana mestinya kan?

Pembangunan fisik jadi terbengkalai
Jalanan rusak, gedung sekolah roboh sampe memakan korban jiwa udah bukan rahasia lagi nggak sih? Ya lagi-lagi karena korupsi. Mulai dari mengorbankan kualitas bangunan biar duitnya bisa dikantongin hingga bikin proyek yang sebenarnya nggak perlu.

Prestasi jadi nggak berarti
Harusnya, yang menduduki jabatan tertentu adalah orang yang kompeten dan berprestasi. Tapi kenyataannya, banyak jabatan diduduki hanya karena mereka yang punya uang dan kekuasaan. Hasilnya? Banyak banget posisi penting yang diduduki oleh orang nggak bisa kerja, apalagi pas ambil keputusan. Kalo udah gitu, yang kena getahnya ya kita-kita lagi.

Demokrasi makin amburadul
Contohnya Pemilihan kepala daerah. Udah repot-repot dipilih, eh... Kena OTT KPK juga karena hanya mementingkan kepentingan mereka yang punya duit ketimbang kepentingan kesejahteraan rakyat.

Ekonomi jadi ancur
Ada dua kuncinya: nggak efisien. Mau bikin pabrik, musti nyogok sana-sini. Mau buka usaha dengan modal kecil, kalah sama perusahaan-perusahaan bermodal gede yang deket sama pejabat negara. Nggak heran orang asing males investasi di Indonesia. Ujung-ujungnya kita yang sengsara... Nyari kerja jadi susah!

Realita Korupsi Dalam Bidang Pendidikan

KORUPSI DI PENDIDIKAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

MENYALAHGUNAKAN JABATAN BUAT NYARI UNTUNG DAN MERUGIKAN NEGARA? ITU KORUPSI!

Coba liat contoh kasus sebelumnya. Guru PNS di sekolah kamu itu bisa mengkorup anggaran pembangunan fasilitas toilet sekolah karena dia seorang bendahara sekolah. Berarti dia sudah menyalahgunakan wewenang yang dia peroleh karena jabtannya. Malu-maluin deh, udah dipercaya jadi bendahara sekolah, eh gak amanah!

Hukumannya? Penjara maksimal 20 taun atau denda maksimal 1 Milyar

TRUS MUSTI GIMANA KALO TAU ADA KASUS GITU?

1. Kalian bisa diskusiin di JAGA. KPK bisa bantu kalian cari solusi, dan kalian juga bisa mendiskusikan hal tersebut ke pihak berwenang (sekolah, dinas pendidikan, atau kemendikbud sekalian)
2. Kalian bisa juga bikin forum antara siswa, guru, orangtua murid, dan komite sekolah untuk coba mendiskusikan hal ini. Tapi inget! kalian harus bisa membuktikan kenapa kalian bisa yakin bahwa ada unsur penyelewengan yang dilakukan oleh bendahara sekolah itu.

FYI ONLY!

Nah, korupsi kaya gini dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Asal tau aja, inilah salah satu pasal yang paling banyak dipakai untuk menjerat koruptor.
Biar makin paham kaya gimana sih sebuah tindakan masuk ke dalam korupsi jenis ini? Pahamin dulu gimana sebuah tindakan memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN SEKOLAH

Kamu adalah bendahara dalam panitia pensi (pentas music) sekolah. Di proposal, kamu menulis dana yang dibutuhin Rp10 Juta. Padahal, yang kamu butuhin Cuma Rp5 Juta. Maksudnya sih, sisa duitnya mau dipakai buat pesta pembubaran panitia. Eits! Hati-hati yaaa, jangan keburu seneng. Yang kamu lakuin itu termasuk korupsi. Kalo ketauan sama pihak sekolah, kamu bisa di skors atau malah di keluarin dari sekolah.

Nah... Kalo kamu tau ada temen yang ngelakuin itu, mending buru-buru kasih tau deh kalo itu salah dan bisa ngerugiin dia bahkan organisasi kamu.

KORUPSI DI PENDIDIKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SUAP-MENYUAP

Menyuap Guru/Pejabat Sekolah? ITU KORUPSI!

Kalian pasti pernah ngerasa was-was kan menjelang bagi rapot? Nah, kasusnya sekarang kalian tau ada 1 anak yang jarang banget masuk sekolah, nilai selalu jeblok, kerjaannya keluar masuk BK, dll. Trus orang tua si anak ini tiba-tiba datengin wali kelasnya 1 minggu sebelum ambil rapot. Orang tuanya ngasih 10gr emas, trus orang tuanya bilang deh “Bu, anak saya harus naik kelas ya. Saya bisa kasih 1Kg emas lagi kalo anak saya naik kelas dan ranking 10 besar.” Waaahhh... Enak bener deh. Jangan tinggal diem ya temen-temen, karena yang dia lakukan itu termasuk korupsi – suap menyuap!

Hukumannya? Penjara maksimal 5 taun atau denda maksimal Rp250Jt.

TRUS MUSTI GIMANA KALO TAU ADA KASUS GITU?

1. Kalian bisa diskusiin di JAGA. KPK bisa bantu kalian cari solusi, dan kalian juga bisa mendiskusikan hal tersebut ke pihak berwenang (sekolah, dinas pendidikan, atau kemendikbud sekalian)

Korupsi kaya gini dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Asal tau aja, inilah salah satu pasal yang paling banyak dipakai untuk menjerat koruptor.

Biar makin paham kaya gimana sih sebuah tindakan masuk ke dalam korupsi jenis ini? Pahamin dulu gimana sebuah tindakan memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selengkapnya Materi Pendidikan Anti Korupsi PAK : https://drive.google.com/drive/folders/1vLp19lR_25eC5AGVuOMTf_y5ztqsJ8HI

Sumber : https://jaga.id